KARAWANG, KarawangNews.com - Kabupaten Karawang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, pada Jumat (16/12/2016).
Penghargaan kali pertama ini diterima Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Bupati Cellica mengatakan, keberhasilan raihan ini merupakan hasil kerja yang baik seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang.
Dengan penggunaan anggaran yang baik dan benar, Kabupaten Karawang baru kali ini mendapatkan penghargaan tersebut. Kerja nyata itu berkat ketelitian proses kerja OPD seperti DPPKAD dan lainnya.
"Ini kerja bersama kita semuanya, berkat doa masyarakat Karawang. Kita berkomitmen benar-benar teliti dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan dapat penghargaan atas Opini WTP inilah buktinya," ungkap Cellica, usai menerima penghargaan.
Ia meminta kepada seluruh kepala OPD dan pegawai untuk mempertahankan raihan tersebut. Ia menilai capaian ini merupakan awal menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Sehingga, di tahun-tahun berikutnya raihan WTP dapat dicapai kembali.
"Ini merupakan amanah dari pemerintah pusat, yang berat itu mempertahankan supaya pengelolaan keuangan tetap baik dan benar," lanjutnya.
Bupati bertekad untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Seperti contohnya Kota Banjar yang berhasil meraih predikat Opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut. Menurutnya, hal itu adalah pencapaian yang luar biasa dan tak segan-segan untuk mempelajari langkah keberhasilan kota tersebut.
"Kita akan belajar ke sana, mempelajari kinerja mereka sehingga bisa meraih enam kali WTP, kita semua akan belajar bersama-sama," pungkasnya.
Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DR. Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, dalam proses pengelolaan anggaran keuangan daerah, opini menjadi sangat penting karena menunjukkan kemampuan pengelolaan uang yang ada di APBN dan atau APBD. Kata dia, Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut.
Lebih lanjut Marwanto mengatakan, capaian ini tidak terlepas dari dedikasi dan leadership kinerja Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang konsen terhadap menjaga pengelolaan keuangan dengan baik, yaitu 20 daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat yang saat ini meraih predikat Opini WTP secara teknis akuntansi dinilai telah mendapat kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"20 daerah ini telah tepercaya dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN di Jawa Barat pada tahun anggaran 2017 dari dana transfer senilai Rp 66 triliun dan dana lembaga di Jawa Barat sebanyak Rp 38,8 triliun.
"Ditambah dana APBD di daerah, tentu anggaran lebih besar lagi yang beredar di Jawa Barat," kata pria yang akrab disapa Aher ini.
Untuk itu, Aher meminta agar anggaran itu dapat dibelanjakan dengan baik, tepat sasaran, efisien, output dan outcome yang jelas. Sehingga, dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (rls)
