Hal ini diungkapkan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Deny Djuanda Puradimaja, saat meresmikan PT ICHil Indonesia, di Karawang International Industries City (KIIC), Sudah Selasa (7/2/2017) siang.
"Kedepan diharapkan Perusahaan Modal Asing (PMA) bisa mengembangkan riset dengan memanfaatkan kekayaan intelektual masyarakat lokal," kata dia.
Sampai saat ini, sambungnya, industri yang menggandeng lembaga riset dan pengembangan sangat minim, pada di Jawa Barat potensinya sangat tinggi, seperti lembaga riset Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI)
"Tapi, mayoritas industri ini pengembangan dan risetnya dilakukan di negara asalnya, salah satunya Jepang," ujar Deny.
Menurut Deny, Jawa Barat memang menjadi salah satu provinsi yang paling dilirik investor, terutama investor asing. Apalagi, saat ini Jawa Barat sedang mengembangkan kawasan metropolitannya, serta kawasan industri yang meliputi Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta sampai Cirebon.
Dengan banyaknya kawasan ini, pihaknya ingin kawasan industri ini tak sekedar mendirikan pabrik-pabrik baru. Melainkan, harus ada kawasan yang bercirikan kawasan industri riset.
Kata Dany, kawasan harus mampu mengembangkan sektor industri bercirikan riset kekayaan intelektual masyarakat sekitarnya. Supaya, teknologi industri ini bisa selaras dengan perkembangan intelektual yang dimiliki masyarakat.
"Kami ingin, PT IchiI asal Jepang ini jadi pelopor industri yang mengembangkan risetnya di sini (Indonesia, red)," ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga ingin setiap perusahaan ada laboratoriumnya, d kaum intelektual ini bisa memanfaatkan laboratorium industri untuk kepentingan dunia usaha ini.
Dengan begitu, sinergitas antara industri dengan kaum intelektual bisa berjalan selaras. Serta, dunia pendidikan bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan yang dibutuhkan oleh industri.
"Sehingga, SDM lokal kita mampu bersaing dengan SDM asing," jelasnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, H. Ahmad Suroto menyatakan hal senada, peraturan Menteri Tenaga Kerja mengamanatkan alih teknologi harus memberikan kesempatan kepada orang Indonesia, dengan jumlah 1 tenaga asing dibanding 10 tenaga kerja asal Indonesia.
"Sekurang-kurangnya dua tahun, tenaga kerja asing mendampingi tenaga kerja Indonesia untuk alih daya dan teknologinya," kata Suroto. (spn/ta)
