KARAWANG, KarawangNews.com - Pembangunan saluran air dan jalan di gerbang keluar-masuk perumahan baru, KGV II di Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur perlu dikaji ulang, sebab dianggap menyalahi prosedur teknis. Saluran air dan jalan di samping Hotel Mercure ini telah memicu protes warga sekitar.
Seperti diungkapkan Ketua LSM Benteng Karawang, Slamet Djayusman didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Linkar Karawang, Eddy Djunaedi, Rabu (1/3/2017), dari hasil investigasi lapangan, akan banyak dampak negatif dari pembangunan saluran air dan jalan itu.
Kata Djayusman, terkait keberatan pembangunan drainase itu sudah ditanggapi pihak pemerintah, yaitu Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Pemerintah daerah sudah beberapa kali membahas keberatan atas pembangunan tersebut.
"Rapat pembahasan itu digelar untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan pembangunan perumahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pengembang perumahan, khususnya drainase," ucapnya.
Dia menegaskan, pengembang harus menghentikan pembangunan drainase, sebab saluran air yang dikerjakan saat ini kurang memenuhi syarat seperti saluran umumnya. Kata Djayusman, saluran air yang dibuat besar dan lebar dari hulu, tetapi ke hilir semakin mengecil.
"Jadi itu harus dihentikan, jika tidak, maka keberadaan drainase itu akan menyebabkan banjir jika hujan," jelasnya.
Sebagai solusi sementara, sambung Djayusman, pihak perumahan KGV harus membuat sodetan saluran air menjadi dua, satu sodetan diarahkan menuju Sungai Cimaler dan satu sodetan lagi ke Sungai Cisaat.
"Selain sodetan diarahkan ke dua sungai itu, pengembang perumahan wajib membuat dua penampung air sejenis danau buatan," ujarnya.
Danau buatan itu harus dipenuhi pihak pengembang, sebagai penampung air hujan, sebab lokasi perumahan KGV lebih tinggi dibanding pemukiman yang berada di desa itu.
Gerbang Perumahan Akan Membuat Macet Jalan
Selain itu, rencana pembangunan pintu keluar-masuk perumahan yang bersinggungan langsung dengan Jalan Bharata, tepatnya di bundaran Karawang Centro Plaza (KCP) dan Hotel Mercure, dipastikan akan menyebabkan kemacetan parah.
Saat ini saja sudah sering terjadi kemacetan di bundaran tersebut, apalagi jika di bundaran itu dibangun pintu keluar-masuk perumahan, tentu akan memperparah kemacetan jalan raya.
Dia menyebutkan, banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan rencana pembangunan jalan keluar-masuk perumahan itu. Bahkan hasil kajian Amdal Lalin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, jalan masuk menuju perumahan itu harus dikaji ulang lagi.
Sementara, LSM Benteng Karawang dan LPKSM Linkar telah mengumpulkan data dan investigasi selama beberapa hari ini, soal saluran air dan jalan rencananya dibangun pengembang perumahan itu.
"Jangan sampai pembangunan perumahan justru berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya, sehingga pihak pengembang harus segera menyelesaikan persoalan yang muncul saat ini," kata Eddy Djunaedi.
Supaya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen perumahan, kata Eddy, pihak pengembang perumahan dan pemodal harus kooperatif. Pemerintah yang mengeluarkan izin pun harus mengkaji secara matang, terkait 'site plan' infrastruktur yang harus mengimbangi perkembangan tata ruang kota.
"Jangan sampai permasalahan ini merugikan konsumen yang nantinya akan menempati unit di perumahan itu," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, selama ini banyak pengembang perumahan melalaikan kewajibannya, seperti tidak mematuhi rekomendasi teknis pemerintah, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dia juga menyarankan agar selama pembangunan, pihak pengembang menggunakan material berstandar SNI. (spn/rls)
