KARAWANG, KarawangNews.com - Polisi terus menyusuri kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang, polisi masih memeriksa sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam pembuatan identitas kependudukan.
Kapolres Karawang, AKBP Slamet Waloya menjelaskan, pihaknya masih menginterogasi tiga orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/11/2018) siang kemarin. Selain memeriksa tiga orang pelaku pungli itu, polisi juga meminta keterangan dari empat pegawai lainnya yang membidangi pembuatan identitas kependudukan.
"Dari tiga pelaku itu, kita amankan dokumen yang sudah jadi dan uang tunai Rp 2 juta, kita juga sudah memeriksa 4 orang lainnya sebagai saksi," jelasnya, kepada wartawan, Kamis (15/11/2018) siang.
OTT yang dilakukan polisi berlangsung sekitar satu jam, satu PNS berinisial A ditangkap, beserta satu orang honorer dan satu orang perantara. OTT dilakukan setelah diketahui maraknya uang pelicin untuk pembuatan cepat KTP elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
"Pembuatan identitas itu gratis, tapi ini dibandrol sekitar Rp 200-300 ribu untuk pembuatan KTP elektronik," kata Kapolres.
Sementara, polisi masih menyita sekitar 100 lebih KTP elektronik dan puluhan KK milik warga yang sudah jadi, polisi tetap akan mendalami kasus ini dari keterangan pembuat kartu identitas tersebut. (spn)
Kapolres Karawang, AKBP Slamet Waloya menjelaskan, pihaknya masih menginterogasi tiga orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/11/2018) siang kemarin. Selain memeriksa tiga orang pelaku pungli itu, polisi juga meminta keterangan dari empat pegawai lainnya yang membidangi pembuatan identitas kependudukan.
"Dari tiga pelaku itu, kita amankan dokumen yang sudah jadi dan uang tunai Rp 2 juta, kita juga sudah memeriksa 4 orang lainnya sebagai saksi," jelasnya, kepada wartawan, Kamis (15/11/2018) siang.
OTT yang dilakukan polisi berlangsung sekitar satu jam, satu PNS berinisial A ditangkap, beserta satu orang honorer dan satu orang perantara. OTT dilakukan setelah diketahui maraknya uang pelicin untuk pembuatan cepat KTP elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
"Pembuatan identitas itu gratis, tapi ini dibandrol sekitar Rp 200-300 ribu untuk pembuatan KTP elektronik," kata Kapolres.
Sementara, polisi masih menyita sekitar 100 lebih KTP elektronik dan puluhan KK milik warga yang sudah jadi, polisi tetap akan mendalami kasus ini dari keterangan pembuat kartu identitas tersebut. (spn)
