KARAWANG, KarawangNews.com - Calon legislatif (Caleg) DPR RI, Deden Darmansyah punya program merehab 10 ribu rumah tak layak huni dan warga miskin perkotaan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta, juga bakal berupaya menciptakan lapangan kerja bagi 25 ribu warga Karawang.
Selain itu, Caleg dari kader PDI-P nomor urut 3 ini berupaya melakukan perubahan sistem kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Sedangkan untuk infrastruktur, ia bakal menaikan saluran air di Cikampek, yaitu Cikaranggelam di atas Tarik Timur, juga membangun jembatan Walahar agar Kutapohaci, Mulyasejati dan Tegalega Ciampel dapat terbuka.
Selain itu, merancang 'fly over' Cikampek-Tirtamulya dari arah tol Wawan Cikampek. Di bidang sosial, dia berencana melakukan peningkatan kesejahteraan PMKS dan Fasilitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"Itu prioritas kerja saya selama lima tahun kedepan, tahun 2019-2024," kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Selasa (12/3/2019).
Dia memaparkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang menggunakan pola PKWT, padahal pekerjaan yang menyangkut proses produksi harus PKWTT. Sedangkan, yang boleh 'outsourching' adalah pekerjaan yang bersifat sementara, musiman dan tambahan, jadi bukan pekerjaan pokok. Misal, pabrik motor haru PKWTT.
"Saya ingin mengubah pola rekrutmen dari PKWT menjadi PKWTT bagi industri manufaktur, pada pekerjaan tertentu boleh PKWT, seperti sopir, security, office boy, catering, tetapi pekerjaan yang menyangkut produksi harus PKWTT," jelasnya.
Makanya, dia mengingatkan agar perusahaan menggunakan pola PKWTT di semua perusahaan Karawang, kalau pabrik mengangkat karyawan kontrak, maka 7 hari dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pengawas Disnakertrans harus mengingatkan pabrik harus PKWTT karena ini menyangkut proses produksi. Jadi, masa percobaan tiga bulan, kemudian dapat diperpanjang 3 bulan setelah itu diangkat jadi karyawan tetap.
"Jika saya terpilih nanti, saya akan datang ke Menteri Tenaga Kerja untuk mendatangi 'holding' perusahaan yang memiliki saham 50 persen asing dan 50 persen lokal," ucapnya.
Kedua, akan memperjuangkan 25 ribu kesempatan bekerja bagi warga Karawang, Purwakarta dan Bekasi. Di Karawang tercatat 120 ribu penganggur tercatat di Disnakertrans yang punya kartu kuning, tetapi hingga kini belum dapat pekerjaan.
"Mudah-mudahan rumah aspirasi ini bisa menampung calon tenaga kerja, sebab banyak kasus pekerja yang nganggur lagi akibat habis kontrak, ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya ini tugasnya bupati," kata Deden, sambil memperlihatkan posko pemenangannya di Jalan Raya Cikampek.
Kata dia, Disnakertrans harusnya menjadi pengawas, bukan menerima tenaga kerja. Saat ini malah dijustifikasi dalam bentuk Perbub, harusnya lowongan kerja jangan dibuat satu pintu, harusnya Disnakertrans hanya mengawasi, bukan seperti wasit yang ikut main.
Selain itu, nercita-cita membangun 10 ribu rumah layak huni di tiga kabupaten, yaitu bagi rumahnya yang sudah reyot. Sebanyak 10 ribu rehab rumah itu diperkirakan memakan anggaran hingga Rp 50 miliar.
"Data rumah tidak layak huni banyak, di Karawang ada 22 ribu rumah, jumlah 10 ribu untuk tiga kabupaten ini disesuaikan dengan kemampuan saya," ujarnya.
Keempat, meningkatkan penanganan PMKS dan memfasilitasi pekerja sosial masyakarat, sebab industrialisasi di daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatr, tidak mendongkrak kesejahteraaan masyarakat, maka harus diupayakan meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan fasilitasi PSM.
"Dulu telah difasilitasi 1 motor, kedepan akan ditambah dua motor lagi termasuk 1 ambulan tiap kecamatan," kata dia.
Di infrastruktur, Deden berencana membangun jembatan Walahar. Diakuinya, sejak dia duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat tahun lalu, telah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk jembatan itu. Jika jembatan Walahar dibangun maka akan membuka daerah Kotapohaci dan Ciampel.
"Setelah dikalkulasikan anggaran yang dibutuhkan untuk jembatan Walahar yaitu Rp 900 miliar dari provinsi. Nanti, selama saya menjabat DPR RI, tiap tahun sekurang-kurangnya dianggarkan Rp 200 miliar untuk membangun Karawang, Purwakarta dan Bekasi, asal Presidennya Jokowi," kata Deden. (spn)
Selain itu, Caleg dari kader PDI-P nomor urut 3 ini berupaya melakukan perubahan sistem kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Sedangkan untuk infrastruktur, ia bakal menaikan saluran air di Cikampek, yaitu Cikaranggelam di atas Tarik Timur, juga membangun jembatan Walahar agar Kutapohaci, Mulyasejati dan Tegalega Ciampel dapat terbuka.
Selain itu, merancang 'fly over' Cikampek-Tirtamulya dari arah tol Wawan Cikampek. Di bidang sosial, dia berencana melakukan peningkatan kesejahteraan PMKS dan Fasilitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"Itu prioritas kerja saya selama lima tahun kedepan, tahun 2019-2024," kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Selasa (12/3/2019).
Dia memaparkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang menggunakan pola PKWT, padahal pekerjaan yang menyangkut proses produksi harus PKWTT. Sedangkan, yang boleh 'outsourching' adalah pekerjaan yang bersifat sementara, musiman dan tambahan, jadi bukan pekerjaan pokok. Misal, pabrik motor haru PKWTT.
"Saya ingin mengubah pola rekrutmen dari PKWT menjadi PKWTT bagi industri manufaktur, pada pekerjaan tertentu boleh PKWT, seperti sopir, security, office boy, catering, tetapi pekerjaan yang menyangkut produksi harus PKWTT," jelasnya.
Makanya, dia mengingatkan agar perusahaan menggunakan pola PKWTT di semua perusahaan Karawang, kalau pabrik mengangkat karyawan kontrak, maka 7 hari dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pengawas Disnakertrans harus mengingatkan pabrik harus PKWTT karena ini menyangkut proses produksi. Jadi, masa percobaan tiga bulan, kemudian dapat diperpanjang 3 bulan setelah itu diangkat jadi karyawan tetap.
"Jika saya terpilih nanti, saya akan datang ke Menteri Tenaga Kerja untuk mendatangi 'holding' perusahaan yang memiliki saham 50 persen asing dan 50 persen lokal," ucapnya.
Kedua, akan memperjuangkan 25 ribu kesempatan bekerja bagi warga Karawang, Purwakarta dan Bekasi. Di Karawang tercatat 120 ribu penganggur tercatat di Disnakertrans yang punya kartu kuning, tetapi hingga kini belum dapat pekerjaan.
"Mudah-mudahan rumah aspirasi ini bisa menampung calon tenaga kerja, sebab banyak kasus pekerja yang nganggur lagi akibat habis kontrak, ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya ini tugasnya bupati," kata Deden, sambil memperlihatkan posko pemenangannya di Jalan Raya Cikampek.
Kata dia, Disnakertrans harusnya menjadi pengawas, bukan menerima tenaga kerja. Saat ini malah dijustifikasi dalam bentuk Perbub, harusnya lowongan kerja jangan dibuat satu pintu, harusnya Disnakertrans hanya mengawasi, bukan seperti wasit yang ikut main.
Selain itu, nercita-cita membangun 10 ribu rumah layak huni di tiga kabupaten, yaitu bagi rumahnya yang sudah reyot. Sebanyak 10 ribu rehab rumah itu diperkirakan memakan anggaran hingga Rp 50 miliar.
"Data rumah tidak layak huni banyak, di Karawang ada 22 ribu rumah, jumlah 10 ribu untuk tiga kabupaten ini disesuaikan dengan kemampuan saya," ujarnya.
Keempat, meningkatkan penanganan PMKS dan memfasilitasi pekerja sosial masyakarat, sebab industrialisasi di daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatr, tidak mendongkrak kesejahteraaan masyarakat, maka harus diupayakan meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan fasilitasi PSM.
"Dulu telah difasilitasi 1 motor, kedepan akan ditambah dua motor lagi termasuk 1 ambulan tiap kecamatan," kata dia.
Di infrastruktur, Deden berencana membangun jembatan Walahar. Diakuinya, sejak dia duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat tahun lalu, telah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk jembatan itu. Jika jembatan Walahar dibangun maka akan membuka daerah Kotapohaci dan Ciampel.
"Setelah dikalkulasikan anggaran yang dibutuhkan untuk jembatan Walahar yaitu Rp 900 miliar dari provinsi. Nanti, selama saya menjabat DPR RI, tiap tahun sekurang-kurangnya dianggarkan Rp 200 miliar untuk membangun Karawang, Purwakarta dan Bekasi, asal Presidennya Jokowi," kata Deden. (spn)
