 |
| Aep Saepulloh. |
KARAWANG - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang Aep Saepulloh menegaskan, wartawan yang memeras kepala desa (Kades) di sejumlah kecamatan di Karawang adalah wartawan palsu. Ia juga meminta pihak yang merasa dirugikan agar melapor ke polisi.
"Saya pastikan itu oknum. Lagi pula, anggota PWI jika menemui narasumber untuk mencari berita, bukan meminta uang," kata Aep, Selasa (5/11/2019).
Pihaknya tak segan membawa masalah ini ke jalur hukum, sebab oknum wartawan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik PWI.
"Kita akan laporkan," kata Aep.
Dia mengimbau, kepada para kepala desa maupun kepala sekolah yang kerap jadi sasaran oknum wartawan ini untuk lebih cermat lagi dalam melayani media massa.
Menurutnya, tak semua wartawan yang membawa kartu pers merupakan wartawan resmi, apa lagi dia yang mengaku sebagai wartawan PWI.
Wartawan yang tergabung dalam PWI, kata dia, mempunyai kartu tanda anggota PWI dan dipastikan sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
"Jika ada yang melakukan upaya pemerasan, silahkan menghubungi PWI Karawang di Jalan Malabar F12 Karangpawitan, Karawang," katanya.
Jika oknum wartawan yang masih mengganggu, apalagi sampai melakukan tindak kriminal pemerasan, ia menyarankan agar kepala desa atau kepala sekolah melaporkan para oknum wartawan yang mengatasnamakan anggota PWI ini ke jalur hukum.
"Saya sarankan, kalau mereka mengganggu, laporkan saja dan proses hukum," tandasnya.
Belakangan ini, PWI Karawang mendapat informasi pemerasan yang mengatasnamakan PWI Pusat kembali terjadi di wilayah Cilamaya, Karawang. Oknum wartawan itu tak segan mengancam dan memeras kepala desa di pesisir.
Salah satu kepala desa yang tak mau disebut namanya, mengungkapkan, ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan memaksa. Apa bila tak diberikan, oknum wartawan itu mengancam akan memberitakan sesuatu yang jelek mengenai pemerintahan desa yang ia pimpin.
"Saya sudah punya niat baik mau ngasih uang, tapi tidak sesuai nominal yang dia mau. Dia malah mengancam memberitakan," ungkapnya.
Masih kata dia, ulah wartawan yang diduga oknum itu, meresahkan banyak kepala desa. Apalagi, oknum wartawan ini hanya muncul sesekali, hanya ketika ada pencairan dana daerah.
"Saya bingung, harus bagaimana menyikapinya. Ditanggapi salah, gak ditanggapi juga salah," ungkapnya. (spn/rls)
"Saya pastikan itu oknum. Lagi pula, anggota PWI jika menemui narasumber untuk mencari berita, bukan meminta uang," kata Aep, Selasa (5/11/2019).
Pihaknya tak segan membawa masalah ini ke jalur hukum, sebab oknum wartawan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik PWI.
"Kita akan laporkan," kata Aep.
Dia mengimbau, kepada para kepala desa maupun kepala sekolah yang kerap jadi sasaran oknum wartawan ini untuk lebih cermat lagi dalam melayani media massa.
Menurutnya, tak semua wartawan yang membawa kartu pers merupakan wartawan resmi, apa lagi dia yang mengaku sebagai wartawan PWI.
Wartawan yang tergabung dalam PWI, kata dia, mempunyai kartu tanda anggota PWI dan dipastikan sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
"Jika ada yang melakukan upaya pemerasan, silahkan menghubungi PWI Karawang di Jalan Malabar F12 Karangpawitan, Karawang," katanya.
Jika oknum wartawan yang masih mengganggu, apalagi sampai melakukan tindak kriminal pemerasan, ia menyarankan agar kepala desa atau kepala sekolah melaporkan para oknum wartawan yang mengatasnamakan anggota PWI ini ke jalur hukum.
"Saya sarankan, kalau mereka mengganggu, laporkan saja dan proses hukum," tandasnya.
Belakangan ini, PWI Karawang mendapat informasi pemerasan yang mengatasnamakan PWI Pusat kembali terjadi di wilayah Cilamaya, Karawang. Oknum wartawan itu tak segan mengancam dan memeras kepala desa di pesisir.
Salah satu kepala desa yang tak mau disebut namanya, mengungkapkan, ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan memaksa. Apa bila tak diberikan, oknum wartawan itu mengancam akan memberitakan sesuatu yang jelek mengenai pemerintahan desa yang ia pimpin.
"Saya sudah punya niat baik mau ngasih uang, tapi tidak sesuai nominal yang dia mau. Dia malah mengancam memberitakan," ungkapnya.
Masih kata dia, ulah wartawan yang diduga oknum itu, meresahkan banyak kepala desa. Apalagi, oknum wartawan ini hanya muncul sesekali, hanya ketika ada pencairan dana daerah.
"Saya bingung, harus bagaimana menyikapinya. Ditanggapi salah, gak ditanggapi juga salah," ungkapnya. (spn/rls)
