KARAWANG, KarawangNews.com - Tiga kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menyelesaikan pencemaran Sungai Cilamaya. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri dari daerah Subang dan Purwakarta ini bertahun-tahun tak pernah ada solusi.
Limbah industri dari kedua kabupaten itu bersimpul di Bendung Barugbug, Kecamatan Jatisari, warna airnya hitam pekat dan berbau busuk, kondisi ini sering dikeluhkan warga.
Bendungan Barugbug mengairi areal persawahan seluas 2.926 hektare di Kecamatan Jatisari, Karawang hingga Kecamatan Patokbeusi, Subang.
Pada tahun 2017 lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang pernah mengirimkan sampel air kotor tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, agar ada 'action' dari pemerintah, tetapi lagi-lagi pencemaran itu masih terjadi hingga kini.
Maka, pada Kamis (5/12/2019), Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Cilamaya Berbunga bersama Anggota DPRD Kabupaten Karawang mendatangi KLHK di Jakarta, agar pemerintah pusat turun tangan. Kunjungan ini diterima langsung Direktur KLHK, Lakmi.
"Kami memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada pusat, bahwa ini masalah klasik, mudah-mudahan-mudahan ada aksi kongkrit," kata Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin.
Kata dia, masalah klasik ini harus tuntas, sebab yang dirugikan tidak hanya lingkungan dan masyarakat, tetapi pertanian yang rusak akibat air sungainya tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
"Pemangku kebijakannya adalah para bupati dan para pengusaha industri di tiga kabupaten itu, ketiganya akan membuat SKB yang mencakup banyak hal untuk melindungi sungai dari pencemaran limbah," ujarnya. (spn)
Limbah industri dari kedua kabupaten itu bersimpul di Bendung Barugbug, Kecamatan Jatisari, warna airnya hitam pekat dan berbau busuk, kondisi ini sering dikeluhkan warga.
Bendungan Barugbug mengairi areal persawahan seluas 2.926 hektare di Kecamatan Jatisari, Karawang hingga Kecamatan Patokbeusi, Subang.
Pada tahun 2017 lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang pernah mengirimkan sampel air kotor tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, agar ada 'action' dari pemerintah, tetapi lagi-lagi pencemaran itu masih terjadi hingga kini.
Maka, pada Kamis (5/12/2019), Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Cilamaya Berbunga bersama Anggota DPRD Kabupaten Karawang mendatangi KLHK di Jakarta, agar pemerintah pusat turun tangan. Kunjungan ini diterima langsung Direktur KLHK, Lakmi.
"Kami memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada pusat, bahwa ini masalah klasik, mudah-mudahan-mudahan ada aksi kongkrit," kata Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin.
Kata dia, masalah klasik ini harus tuntas, sebab yang dirugikan tidak hanya lingkungan dan masyarakat, tetapi pertanian yang rusak akibat air sungainya tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
"Pemangku kebijakannya adalah para bupati dan para pengusaha industri di tiga kabupaten itu, ketiganya akan membuat SKB yang mencakup banyak hal untuk melindungi sungai dari pencemaran limbah," ujarnya. (spn)
