 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf |
JAKARTA- Terancam di drop out (DO) mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, Sulawesi Selatan, mengadukan nasibnya ke Komisi X DPR RI.
Para mahasiswa tersebut menilai, demokrasi di kampusnya telah dikebiri. Saluran aspirasi pun terhambat, dan mereka diancam segera DO.
Dalam RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, terungkap bahwa sebanyak 28 mahasiswa terancam DO akibat peraturan Rektorat UKIP.
“Kawan-kawan mahasiswa ini berkomunikasi dengan kami yang merasa terancam DO. Ada 28 mahasiswa yang meminta kami untuk diselamatkan. Pada dasarnya Komisi X belum tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, di sinilah forum klarifikasi,” ujar wakil ketua komisi X.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) itu, dihadiri delegasi mahasiswa UKIP bersama otoritas Rektorat UKIP. Dede juga meminta Dikti setempat melihat dari sudut pandang yang berbeda soal ini.
Menurut Janova Latemia mahasiswa Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil 2016 mengungkapkan, ancaman DO berawal dari musyawarah anggota yang merupakan forum tertinggi di kampus.
“Demokrasi dikebiri kampus dengan menjalankan aturan rektor tentang pedoman aksi kemahasiswaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Prinsip dasar penyelenggaraan perguruan tinggi adalah demokrasi,” jelas Janova kepada pimpinan rapat.
Tidak semua mahasiswa yang terancam DO bisa hadir dalam rapat ini, karena untuk bisa datang ke Jakarta, butuh penggalangan dana di jalan. Kehadiran mahasiswa UKIP yang terancam DO ini dibantu pula oleh BEM Jakarta dan para alumni UKIP di Jakarta.
“Kami dikawal BEM Jakarta, GMKI, dan para alumni di Jakarta. Kami tidak datang full 28 orang. Untuk datang butuh usaha yang keras, karena kami harus turun ke jalan untuk penggalangan dana sampai kami bisa hadir di tempat ini,” terangnya. (rls/mh)
