"Kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga Agustus atau September 2020, meskipun data statistik menyebutkan hingga Juni 2020 stok pangan khusus beras masih cukup aman," kata Hugua, dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2020).
Politisi PDI Perjuangan dapil Sumatera Utara itu mengungkapkan, setelah Juni 2020 bisa jadi negara akan menghadapi kekurangan pangan, sehingga hal ini harus diantisipasi dengan serius.
"Karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non-medis melawan Covid-19," ungkapnya.
Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, tapi pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan, karena masalah utama yang dihadapi akibat Covid-19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional.
Dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa, termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan.
"Jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan ke depan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global," ujarnya.
Dia meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus mendorong pemerintah daerah bergotong royong bersama rakyat untuk berswasembada pangan.
"Khususnya pangan non-beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainnya," ucapnya.
Diakuinya, pangan non-beras ini penting, karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh provinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri.
"Walaupun terjadi gangguan rantai pasokan saprodi pertanian akibat pandemi Covid-19, tidak akan mengurangi hasil panen petani," ungkapnya. [rls]
