BANDUNG, Progresif.id - Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi semua kabupaten/kota mulai Rabu (6/5/20), hal tersebut menjadi momentum untuk melaksanakan tes masif Covid-19 dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) atau tes swab.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pelaksanaan PSBB tingkat provinsi akan efektif apabila disertai dengan tes masif. Sebab, pergerakan masyarakat mulai menurun sehingga potensi penularan Covid-19 lebih rendah. Saat ini, Jawa Barat dapat melakukan tes swab sebanyak 40.000.
"PSBB ini hanya efektif kalau disertai tes masif, tes masif dilakukan untuk menemukan apakah persebaran ini lokal atau imported case. PSBB Provinsi, larangan mudik, ditambah tes masif, PCR dihabiskan 40 ribu, Insya Allah Jawa Barat bisa mengendalikan Covid-19 jauh lebih baik," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/5/2020).
Dikatakan Kang Emil, PSBB Jawa Barat berada pada momen yang pas, karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa.
Dia menyebutkan, sesuai data yang diumumkan, kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai turun di Jawa Barat, rata-rata maksimal di angka 40 kasus. Bahkan, 2 hari lalu, di hari Kamis (30/4/2020) itu penambahan hanya 3 kasus.
"Pada Jumat (1/5/2020), kemarin, penambahan 0 kasus, kemarin hari yang istimewa, mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik," ucapnya.
Menurut Kang Emil, lompatan kasus akibat kasus positif impor atau imported case, disebabkan hilir mudik warga yang mudik dari zona merah saat ini pun sedang menurun.
"27 daerah pintu-pintu akan dibatasi, pergerakan akan dibatasi, berbarengan dengan momentum pelarangan mudik, kami mendapati imported case kasus-kasus Covid-19 juga menurun," katanya.
Berdasarkan survei PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi, termasuk Bandung Raya, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen. Sehingga, pada PSBB Jawa Barat, bupati dan wali kota sudah satu visi dengan gubernur untuk mentargetkan pergerakan manusia hanya 30 persen.
Kata Emil, diskresi akan diberikan kepada bupati dan wali kota yang akan mengecualikan kegiatan-kegiatan dan setelah dikaji, pengecualian-pengecualian kegiatan ini tidak bisa disamakan.
"Saya persilahkan bupati dan wali kota mengeluarkan surat keputusan pengecualian kegiatan-kegiatan selama menjamin bahwa pergerakan manusia di kabupaten/kota tidak lebih dari 30 persen," ucapnya.
PSBB Jawa Barat harus disertai dengan kepatuhan dan kedisiplinan warga dalam menjalankan PSBB, supaya mata rantai penularan dan penanggulangan Covid-19 bisa tertangani. Kang Emil pun mengimbau kepada warga Jabar untuk tidak mudik.
"Kami mohon kekuatan dan keikhlasan para pemudik untuk menahan diri agar tidak melaksanakan mudik karena hasil surveinya di daerah yang non PSBB itu, kasus positif datang dari pemudik," jelasnya. [rls/spn]
