KARAWANG, Progresif.id - Aktivis Ghazali Center kecewa batal audiensi dengan DPRD Karawang, Kamis (4/6/2020) siang, padahal sudah melayangkan surat permintaan audiensi perihal pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 pada Selasa (2/6/2020) lalu.
Pimpinan Ghazali Center, Lili Gojali menyampaikan, dari 50 anggota DPRD tidak ada yang bisa ditemui. Dia menduga, para wakil rakyat ini belum siap menjawab pertanyaan terkait transparansi anggaran Covid-19.
"Ini terlepas dari mekanisme politis, yang kami tanyakan tentang peran dewan, yaitu bugeting, controling dan legislasi," jelasnya.
Dia menjelaskan, berdasar sumber data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang terkait laporan realisasi anggaran percepatan Covid-19, tercatat anggaran biaya tidak terduga (BTT) Rp162 miliar.
"Dengan kurangnya respon DPRD terhadap kegelisahan masyarakat, maka kami menyimpulkan, DPRD Karawang tidak pro rakyat," tandasnya.
Akibat audiensi batal, para aktivis ini hanya duduk-duduk di luar gedung DPRD, menunggu ketidakpastian sejumlah wakil rakyat yang tidak ada di ruang kerjanya. Padahal, surat audiensi sudah masuk ruang kerja Ketua DPRD, Pendi Anwar sejak Rabu kemarin. [spn]
