JAKARTA, Progresif.id - Orang tua punya opsi menolak pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, sehingga putra-putri mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal itu dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Kata dia, orang tua punya hak otoritatif, menentukan apakah anak-anak mereka tetap PJJ atau mengikuti aturan PTM yang bakal dimulai Juli 2021 mendatang.
"Dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota," kata Huda.
Kendati begitu, Huda mengakui, pihaknya setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021.
"Presiden mengusulkan PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kata Huda, Menteri Nadiem menyatakan, PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di semua wilayah Indonesia, apalagi Indonesia saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. [rls/spn]
foto: JawaPos
