JAKARTA, Progresif.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, sikap pemerintah yang berencana menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan kajian dan evaluasi mendalam. Evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini.
“Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat,” kata Ace, Senin (19/7/2021).
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, dari evaluasi tersebut dapat diketahui sejauh mana tingkat 'positivity rate' dari tingkatan penularan Covid-19 akibat kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada tren pengendalian yang lebih baik.
“Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan,” sebut Ace.
Kata dia, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat, sebab Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
“Saya berkeyakinan pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat,” ujarnya. [tn/sf/rls/spn]
