 |
| Warga di rumah gubuk (kiri) dan mobil dinas baru milik Bupati Karawang seharga Rp1 M. |
Progresif.id - Kabupaten Karawang masuk kategori lima wilayah miskin di Provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan ekstremnya 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).
Empat kabupaten lainnya yang disebut Tito yang memiliki jumlah penduduk ekstrem yaitu Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa.
Kemudian, Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.
Juga, Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa.
"Lima kabupaten tersebut, menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga," kata Tito.
Disebutkan Tito, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, maka perlu intervensi, artinya program yang ada di pemerintah daerah disinergikan dan dikolaborasikan dengan swasta, termasuk intervensi dari provinsi dan pusat.
Diakuinya, atas koordinasi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, semua bergerak melalui Menteri Sosial dan Menteri Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Sekarang kita harus masuk data 'by name by address' secara 'top down' atau pendataan langsung di lapangan, sehingga jelas dan dikolaborasikan dengan program daerah, bantuan jaring pengaman sosial maupun penguatan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana menyatakan, ini perlu dibereskan.
"Sebenarnya program untuk kesejahteraan sosial ini begitu banyak, tapi memang terkadang ada yang tidak tepat sasaran, kita akan tindak lanjuti hal ini besok," ucapnya, usai rapat paripurna DPRD, Kamis (30/9/2021) sore.
Dengan kondisi miskin ekstrem ini, terlebih di tengah pandemi Covid-19, sangat ironis bupati dan wakil bupati Karawang malah belanja mobil dinas baru seharga Rp 1 milyar/unit dari anggaran daerah.
Tentu, membeli mobil dinas baru jenis Mazda CX-9 yang harganya mahal tersebut menyayat hati rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, terutama pedagang kecil yang selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) usahanya carut-marut ketika pemerintah melarang mereka berjualan.
Bahkan, hingga kini masih banyak masyarakat miskin yang mengaku belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Rp600 ribu yang sudah cair beberapa bulan lalu. Padahal, dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mereka terdata sebagai penerima manfaat bantuan tersebut. [spn/net]
