 |
| Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama aparatur Desa Dawuan Barat. |
Progresif.id - Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/3/2023) siang. Kunjungan kerja ini meninjau langsung Desa Dawuan Barat yang menjadi fokus kerja Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, S.IP.
Sabil Akbar merupakan dewan yang terpilih dari Partai NasDem periode 2019-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Desa Dawuan di Kabupaten Karawang ini salah satu desa yang konsen diperhatikan Sabil Akbar terkait pembangunan infrastrukturnya.
Kunjungan kerja ini didampingi anggota Komisi 1 DPRD lainnya, yaitu Asep Wahyuwijaya, SH, M.Ipol, H. Nasir, S.Ag, Rafael Situmorang, SH dan Tobias Ginanjar Sayidina, S.A.P, kunjungan ini terima baik Kepala Desa Dawuan Barat, H. Dadeng Somantri.
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, ini kunjungan resmi Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang dia inisiasi, kebetulan desa ini bagian dari daerah pemilihannya. Kata Sabil Akbar, kunjungan ini sakral dibanding moment kunjungannya di Kabupaten Karawang.
"Karena dihadiri lintas fraksi DPRD provinsi, dengan hadirnya para anggota Komisi 1 ini maka secara kolektif kolegial ketika ada persoalan dan permintaan masyarakat bisa kita kawal hingga tuntas," jelasnya.
Pada kunjungan kerja ini, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama aparat desa setempat membahas terkait sarana masyarakat, diantaranya sarana olahraga, Terminal BBM Pertamina yang jaraknya 50 meter dari permukiman warga dan sarana penunjang lainnya.
Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga merupakan kerja fokus Sabil Akbar membangun desa-desa di Kabupaten Karawang, diantaranya dengan melibatkan semua anggota Komisi 1 untuk mendukung kebutuhan sarana dan infrastruktur desa.
Tak hanya di Karawang, Sabil Akbar juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar terus mempebaiki fasilitas desa se-Jawa Barat, termasuk tunjangan aparat desa hingga kader Posyandu.
