 |
| Bambang Soesatyo (kiri). |
Progresif.id - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengingatkan di era digital yang serba cepat, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga.
Namun, seiring dengan meningkatnya nilai data, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi juga semakin mengkhawatirkan, Indonesia, dengan populasi digital yang besar, tidak luput dari ancaman ini.
Untuk itu, pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDA) menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak digital warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kata Bambang Soesatyo, pembentukan OPDA adalah langkah krusial untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital, dengan adanya lembaga yang kuat, independen dan berwenang, dapat mencegah kebocoran data yang merajalela dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
"Pemerintah, DPR dan seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi untuk segera mewujudkan pembentukan OPDA demi masa depan digital Indonesia yang lebih baik," ujar Bambang Soesatyo, saat membuka 'Indonesia Banking and Finance Summit 2025' yang diselenggarakan KADIN Indonesia Bidang Polhukam di Lounge Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Hadir dalam agenda ini Head of Financial Services Monitoring Division OJK Eko Rizanoordibyo, Sandiman Madya BSSN Mawidyanto Agustian Manaon, CEO Superbank, Tigor M Siahaan, CTO Dana Norman Sasono, Chief Executive Officer SPARK David Chin, Chief Executive Officer SPARK Indonesia Dian Prawendra serta Managing Director APAC FS-ISAC Christophe Barel.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan.
Semisal, Kasus kebocoran data 91 juta pengguna aplikasi Tokopedia pada Mei 2020, kebocoran data 44 juta pengguna aplikasi MyPertamina pada November 2022, dan kebocoran data pribadi 252 juta warga yang tersimpan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang Pemilu 2024.
Selain itu, peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan data di Indonesia.
Masih kata Bambang Soesatyo, saat ini, belum ada lembaga yang secara khusus dan komprehensif menangani perlindungan data pribadi di Indonesia.
"Fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih tersebar di berbagai instansi, sehingga kurang efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran data yang kompleks," kata Bambang Soesatyo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, sektor keuangan merupakan target utama serangan siber, data pribadi nasabah bank dan lembaga keuangan lainnya sangat berharga bagi para pelaku kejahatan.
OPDA diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki sistem keamanan yang kuat dan mematuhi standar perlindungan data yang ketat.
Dia menjelaskan, kejahatan siber terus berkembang dengan metode yang semakin canggih. Para pelaku tidak hanya mengincar data pribadi untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk tujuan politik dan ideologis.
OPDA akan memberikan kepastian hukum bagi individu dan organisasi terkait perlindungan data pribadi, dengan adanya lembaga yang berwenang, proses penegakan hukum akan lebih jelas dan efektif.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menguraikan, saat ini sejumlah negara telah memiliki lembaga perlindungan data pribadi yang kuat.
Semisal, negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat ataupun Singapura, maka Indonesia perlu mengikuti langkah tersebut untuk melindungi hak-hak digital warganya. Sekaligus mempermudah kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait kejahatan siber.
Kata Bambang Soesatyo, pembentukan OPDA yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaku usaha dalam mengelola data pribadi.
Selain itu, hal ini juga akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, terutama dalam menarik investasi asing yang membutuhkan jaminan keamanan data.
