 |
| Ujang Bey. |
Progresif.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey mengingatkan, pemerintah agar tidak setengah-setengah dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, perpindahan ibu kota merupakan amanat UU No. 22/2022 tentang IKN.
“Perpindahan ibu kota bukan produk main-main, ini adalah produk yang dipayungi oleh undang-undang. Jadi, di situ lah optimism kita,” kata Bey dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, juga bersama Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh dan Pejabat Otorita IKN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menurutnya, persepsi yang ada di masyarakat terkait perpindahan IKN cenderung ragu, pemerintah harus tegas dan satu komando meyakinkan masyarakat terkait perpindahan tersebut.
“Saya mengibaratkan IKN seperti kita sedang lari maraton, awalnya kita diperintahkan untuk sprint, sekarang kita mulai lagi mengambil napas. Bisa jadi apakah kita akan sprint lagi menjelang garis finis? Yang jelas saya yakin ini bakal finis,” ujarnya.
Terkait tahap awal pemindahan ASN ke IKN, Bey meminta, pemerintah tegas dalam menentukan kementerian atau lembaga mana saja yang akan dipindahkan. Dia melihat masih ada keengganan dari kementerian atau lembaga untuk pindah ke IKN dan masih ada kesan saling menunggu.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini meminta agar ASN pionir atau yang tahap awal bertugas di IKN mendapat benefit lebih. Diharapkan, benefit tersebut dapat menjadi stimulus agar para ASN mau bertugas di IKN.
Namun, Bey juga memperingatkan agar perpindahan ASN ke IKN tidak hanya untuk memenuhi formalitas, penempatan ASN harus tetap berbasis kebutuhan dan tetap menjaga efisiensi.
“Jangan sampai nanti di situ ada pekerja, direkturnya butuh tanda tangan basah, harus bolak-balik dari Jakarta ke IKN. Artinya bisa bekerja secara digital, jangan sampai nanti ada pemindahan ke sana, di sana cuma prasyarat saja,” ucapnya. [partainasdem.id]
